The 12th General Program of Work (GPW) and Program Budget 2014-2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi WHO yang sedang digulirkan, menjadi topik pembahasan hari ke dua 65th Session of the WHO Regional Committe for South East Asia, di Jogjakarta (6/9).
Pada pertemuan ini, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, menyatakan 4 hal penting.
Pertama, harus ada pembicaraan intensif dan mendalam pada tingkat negara/nasional, antara WHO country office dengan Kementerian Kesehatan masing-masing negara. Penentuan prioritas kegiatan berdasar pada masalah kesehatan masyarakat dan ketersediaan sumber daya dari berbagai sumber
Kedua, adanya perbedaan sistem tahun anggaran, WHO menganut biennally (2 tahunan) sementara Indonesia menganut sistem anggaran 1 tahun (yearly). Perbedaan ini bukan tidak mungkin menimbulkan masalah audit dan akuntabilitas.
Ketiga, Indonesia setuju dengan “result base system”, yang membagi manajemen menjadi output, outcome dan impact. Ketiganya harus bersifat kontinum. Hasil dari proses “output” misalnya, harus memberi efek positif pada pencapaian “outcome”, tentu dengan memperhitungkan berbagai keterbatasan sumber daya yang mungkin ada.
Keempat, Indonesia berpendapat bahwa “ownership” terhadap dokumen 12th GPW & Program Budget merupakan hal yang penting. Untuk itu Indonesia mengusulkan agar WHO SEARO memfasilitasi diskusi lebih lanjut tentang topik penting ini.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jendral Kementrian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021)52907416-9, faksimili: (021)52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): <kode lokal> 500-567 dan 081281562620 (sms), atau e-mail kontak@depkes.go.id
