Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH hari ini (21/4) meluncurkan Program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) di Jakarta.
Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti dan dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait.
Sedangkan Rifaskes adalah upaya untuk memetakan masalah ketersediaan fasilitas kesehatan serta kecukupan, distribusi sumber daya tenaga kesehatan dan indeks kinerja rumah sakit (RS) dan Puskesmas. Rifaskes adalah penelitian berskala nasional yang melibatkan lebih dari 9.000 Puskesmas dan lebih dari 650 RS umum pemerintah sebagai sasaran penelitian.
Menurut Menkes, Program PDBK dan Rifaskes merupakan kombinasi antara pendampingan para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan provinsi dengan pengamatan yang dilakukan para peneliti. Dengan kombinasi ini diharapkan dapat dirumuskan upaya intervensi yang tepat dan efektif sehingga IPKM daerah tersebut dapat diperbaiki secara bermakna.
“Hasil dari kedua kegiatan ini akan menjadi masukan guna penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence-based)”, ujar Menkes.
Kedua kegiatan dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan yang dihadapi berupa kurangnya fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Tantangan ini akan makin jelas jika dikaitkan dengan disparitas sosio-ekonomi masyarakat, geografis, serta kapasitas Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan dukungan dari jajaran kesehatan tingkat Pusat dan Daerah serta lintas sektor terkait seperti : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait lain, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pemerintah Daerah. Menurut Menkes, Rifaskes akan melengkapi Riskesdas dengan menghasilkan data dasar fasilitas kesehatan serta indeks kinerja Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas. Dengan menyandingkan IPKM hasil Riskesdas dengan Indeks Kinerja RS dan Puskesmas, akan didapat gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang situasi kesehatan di daerah.
Tujuan Rifaskes untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014, khususnya dalam penerapan strategi mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, berkeadilan dan berbasis bukti; pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu; serta penerapan strategi ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan.
Selain itu, Rifaskes diharapkan memberikan manfaat dalam mendukung strategi pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Coverage; masukan dalam penyusunan kebijakan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di RS sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; serta masukan untuk revitalisasi Puskesmas.
Dengan membandingkan potret fasilitas kesehatan di daerah hasil Rifaskes dan hasil kegiatan PDBK, dapat diidentifikasi dengan lebih tepat dan berimbang peran Pemerintah Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan, tambah Menkes.
Menkes mengharapkan agar keberhasilan PDBK dan Rifaskes menjadi momentum kebangkitan Badan Litbangkes sebagai lokomotif pembangunan kesehatan berbasis bukti. Dalam pelaksanaan kedua kegiatan strategis ini semua komponen mempunyai peran penting dan tidak ada komponen yang lebih penting dari komponen lainnya.
Oleh karena itu, para pelaksana kegiatan PDBK dan Rifaskes; para pendamping, peneliti, teknisi litkayasa, pelaksana administrasi manajemen, dan seluruh jajaran kesehatan di tingkat Pusat dan Daerah agar melaksanakan tugas dengan optimal, cerdas dan tangkas guna mewujudkan tercapainya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Smoga program yang diluncurkan ini dapat berhasil membeikan suatu bentuk gambaran yg optimal tentang keadaan dan permasalahan kesehatan di Indonesia. Sehingga bs dtemukan suatu solusi yg betul2 kongkrit dan ddapat menanggulangi permasalahan kesehatan yg ad dmasyarakat qt. Amin.
PDBK Dan RISFASKE Merupakan suatu mumen yang sangat strategis dalam mendongkan IPKM dari itu diharapkan semua yang terlibat dalam program ini harus bekerja dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya kesehatan bagi masyarakat indonesia dan ini merupakan sumbangsi yang begitu besar dalam menentukan perencanaan kedepan.
Anggaran 99 milyar untuk program ini terlalu kecil dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan apalagi dengan anggaran berbasis kinerja tidak lagi membuat suatu perencanaan sporadis tanpa ada data yang falid. dengan riset ini saya yakit bisa menghemat anggaran kesehatan kedepan dalam belanja kesehatan berpuluh kali lipat dari anggaran riset saat ini.
Bu Menkes, Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) muncul bukan karena ada masalah dengan program dan kebijakan, trtapi karena optimalisasi pemanfaatan sumberdaya SDM. Bagaimana mungkin program kesehatan dilaksanakan kalau mulai dari kepala dinas, kepala bidang dll di jabat oleh bukan tenaga kesehatan. Di Provinsi Jambi, dari 11 kab/kota, 5 kepala dinas dijabat oleh SH, SPd, SE bahkan SAg. Kabid dan kaseksi lebih parah lagi. Jadi seharusnya benahi dulu SDMnya, baru bicarakan program. Bila perlu beri hukuman melalui dana DAK. Susahnya Dinkes Prov sama saja.